Latest Posts

Pemko Pekanbaru Kembali Raih Penghargaan Nasional, Kali Ini Sabet Predikat Sangat Baik untuk Iklim Investasi

Wed, 14 Oct 2026 21:20:10 +0700

PEKANBARU --– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Pemko Pekanbaru mendapatkan predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penghargaan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pelayanan perizinan dan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (14/10/2026), mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus membenahi birokrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru. Kami terus berupaya memastikan iklim investasi di Pekanbaru semakin ramah, dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.

Agung menjelaskan, Pemko Pekanbaru terus mendorong transformasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sejumlah inovasi telah dijalankan, di antaranya melalui sistem digital SIP AMAN, Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini, serta layanan MPP Keliling. Berbagai layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi dan perizinan tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang panjang.

“Kami ingin pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau. Digitalisasi harus terus diperkuat, begitu juga dengan pelayanan jemput bola melalui MPP Mini dan MPP Keliling. Prinsipnya, masyarakat dan pelaku usaha harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang,” jelasnya.

Dia menambahkan, kemudahan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Dengan proses yang lebih sederhana dan kepastian pelayanan, pelaku usaha diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan bisnis dan menanamkan modal di Pekanbaru.

Agung menyebutkan, upaya memperbaiki iklim investasi juga sejalan dengan capaian realisasi penanaman modal di Kota Pekanbaru. Pada semester I 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp7,35 triliun atau 156,02 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp6,12 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1,24 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan investasi yang masuk dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Kami tentu ingin investasi yang masuk ke Pekanbaru terus meningkat. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana investasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan usaha lokal,” katanya.

Selain realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai sekitar 8 persen, kemudian berada di angka 7,39 persen pada triwulan II 2026.

Sementara itu, indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh 8,55 persen. Indikator ini menggambarkan perkembangan investasi pada aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi.

Agung menilai, capaian tersebut perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Dia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelayanan perizinan semakin baik. Penghargaan tingkat nasional yang diraih tahun ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan kinerja sekaligus menghadirkan inovasi baru.

“Kami tidak ingin berhenti pada penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dan pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Kami akan terus berbenah agar Pekanbaru semakin terbuka bagi investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Sudah Dibangun 32 Km, Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaikan dan Pembangunan Jalan Rampung 60 Km Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 18:42:15 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 15:00:21 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 14:50:28 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Agung Siap Besinergi Dengan Kapolda Baru, Dan ucapkan Terimakasih Ke Komjen Herry Heryawan Atas Dedikasi Dan Kinerja Selama Menjabat

Mon, 12 Oct 2026 00:17:40 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Pelalawan Dinilai Jadi Titik Strategis Riau, GM FKPPI Desak Pembangunan Kodim Segera Direalisasikan

Thu, 08 Oct 2026 11:14:55 +0700

PELALAWAN — Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) PC 0410, Antonius Ridaryono, mendesak percepatan pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, karena wilayah tersebut dinilai memiliki posisi geografis strategis di tengah provinsi dan dinilai ideal untuk memperkuat jangkauan pertahanan serta keamanan.

Desakan itu disampaikan Antonius dengan mempertimbangkan letak Pelalawan yang berada di jantung Provinsi Riau.

Dalam rencanannya, kata Antonius, Kodim akan di bangun Jln. Sultan Syarif Hasim RT 03 RW 04 Kelurahan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menurut dia, posisi tersebut menjadikan Pelalawan sebagai titik yang strategis untuk mendukung pusat komando dan kendali pertahanan serta keamanan wilayah.

Antonius Ridaryono menilai keberadaan satuan kewilayahan tingkat Kodim di Pelalawan dapat meningkatkan efektivitas jangkauan hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan, tetapi juga tugas pembantuan lainnya.

“Secara geografis, dan Pelalawan sangat strategis karena posisinya berada tepat di tengah Provinsi Riau. Pembangunan Kodim di sini bukan hanya soal infrastruktur militer, tetapi juga upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan daerah agar lebih responsif dan merata,” ujar Antonius Ridaryono, Kamis (09/04/2026).

Menurut Antonius, pembangunan satuan militer di Pelalawan juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi daerah. Pandangan tersebut dikaitkan dengan tugas TNI yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga turut berperan dalam pembangunan nasional.

Bagi GM FKPPI PC 0410, percepatan pembangunan Kodim di Pelalawan merupakan aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Letak geografis yang dinilai strategis menjadi salah satu alasan utama agar rencana tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar rencana pembangunan Kodim di Pelalawan dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Riau umumnya,” kata Antonius.

Ia menegaskan, penguatan satuan kewilayahan di Pelalawan diharapkan mampu mendukung pemerataan sistem pertahanan dan keamanan di Provinsi Riau. Aspirasi tersebut sekaligus membawa harapan agar kebutuhan masyarakat dan kepentingan strategis daerah dapat berjalan beriringan.

Antonius kemudian menutup pernyataannya dengan moto “Bersama Rakyat, TNI Kuat.” Bagi GM FKPPI PC 0410, pembangunan Kodim di Pelalawan diharapkan menjadi bagian dari penguatan keamanan sekaligus mendukung stabilitas daerah dalam jangka panjang.

Napi Sering Kabur dari Lapas di Riau, Tapi Kanwil Tidak Pernah di Copot, Arisal Aziz: Kita Usulkan Copot Kakanwil Pemasyarakatan dan Kalapas Pasir Pangaraian

Wed, 07 Oct 2026 18:59:14 +0700

Jakarta - Arisal Aziz, Anggota Komisi XIII DPR RI menyampaikan rasa kecewanya karena di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) di provinsi Riau Narapidana (Napi) telah berulang kali kabur. Ini menandakan lemahnya kinerja Kepala Kanwil Pemasyarakatan (Kakanwil) Riau, Rudy Fernando Sianturi.

Selain itu, menurut Ajo Sal, begitu anggota parlemen ini dipanggil, pelarian Napi terjadi juga karena kurangnya pengawasan dari Kakanwil Riau serta tidak adanya tindakan tegas dari Menteri Imipas terhadap Kakanwil Pemasyarakatan Riau yang dianggap lalai ini.

Menurut Arisal Aziz kepada awak media, Selasa (6/10/2026), baru beberapa bulan yang terjadi kasus Napi kabur. Pada Senin (5/10/2026) kembali Napi kabur atau melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian.

"Seringnya napi kabur di Riau merupakan tamparan keras bagi kami di Komisi XIII DPR RI," kata Ajo Sal.

Menurutnya, kejadian tersebut, dimana Napi melarikan diri, tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemasyarakatan.

"Kejadian napi kabur di Rutan dan Lapas di Riau bukan pertama kalinya terjadi, di era kepemimpinan Rudy Fernando Sianturi menjadi Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau sudah dua kali narapidana yang kabur dari Lapas," katanya.

Menurut Arisal Aziz, dengan kejadian yang dianggap karena kelalaian ini Komisi XIII DPR RI mengusulkan kepada Menteri Imipas Agus Andrianto untuk segera mencopot Kepala Kanwil PAS Riau Rudy Fernando Sianturi dan Kepala Lapas Pasir Pangaraian Efendi Parlindungan Purba.

Arisal Aziz meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto segera mengambil keputusan tegas, agar kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan kembali pulih.

"Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada tindakan tegas. Bukan cuma Kalapas saja dicopot, tetapi juga yang mengawasi seluruh Lapas di Riau yakni Kakanwil PAS juga dicopot," kata Arisal Aziz.**

Walikota Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto terkait pelebaran 3 ruas jalan pekanbaru

Tue, 06 Oct 2026 18:41:13 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Susun Pleidoi 1.146 Halaman, Ini Daftar Lengkap Nama Kuasa Hukum yang Membela Abdul Wahid

Mon, 20 Jul 2026 14:49:34 +0700

NUSANTARALIVE.COM, PEKANBARU – Tim penasihat hukum Adul Wahid menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Sebagai bagian dari pembelaan, tim kuasa hukum menyusun nota pembelaan (pleidoi) setebal 1.146 halaman, yang menjadi dasar argumentasi hukum untuk membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pleidoi tersebut disusun setelah rangkaian persidangan menghadirkan saksi-saksi, ahli, serta pemeriksaan terdakwa selesai dilaksanakan. Dokumen itu memuat analisis terhadap alat bukti, keterangan para saksi, pendapat ahli, hingga argumentasi hukum yang menurut tim penasihat hukum menunjukkan bahwa dakwaan terhadap Abdul Wahid tidak terbukti.

Di balik penyusunan dokumen setebal ribuan halaman itu, terdapat tim kuasa hukum yang mendampingi Abdul Wahid sejak awal proses perkara.

Tim tersebut dipimpin oleh S. Kemal Zulfi, S.H., M.H., bersama Zulkarnaen, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Muhammad Shahab, S.H.,Rico Feb Putra, S.H., Mhd. Nova Abu Bakar, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Miftahurrahmah, S.H., Akhirza, S.H., M.H., Bama Ladsega, S.H., Fahmi Muhamad, S.H., Suhendri Perdana, S.H., Belvia Zulti, S.H., dan Iqbal Tamimi, S.H., M.H.

Selain pleidoi yang disusun tim penasihat hukum, Abdul Wahid juga menyampaikan pleidoi pribadi yang berisi pandangan dan pembelaannya secara langsung di hadapan Majelis Hakim.

Dalam pleidoi pribadinya, ia membantah seluruh dakwaan JPU dan memohon agar majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan karena merasa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Hingga berita ini diterbitkan, tim kuasa hukum secara bergantian masih membacakan pledoi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama. ***RDH_NL

Abdul Wahid: Ini Bukan Sekadar Perkara Hukum, Tapi Peristiwa Politik Bernuansa Hukum

Mon, 20 Jul 2026 13:11:46 +0700

NUSANTARALIVE.COM, PEKANBARU – Suasana sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) Abdul Wahid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru berlangsung penuh emosi.

Di hadapan Majelis Hakim, Gubernur Riau nonaktif itu berkali-kali mengucapkan sumpah "Demi Allah saya tidak pernah" saat membantah satu per satu tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mulai dari dugaan meminta komitmen fee, mengancam bawahannya, menerima gratifikasi, hingga memerintahkan orang lain mencari uang atas namanya.

Sepanjang pleidoi setebal 17 halaman itu, kalimat "Demi Allah" berulang kali diucapkan Abdul Wahid sebagai penegasan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Ia menyebut tuduhan yang diarahkan kepadanya telah menghancurkan nama baik, harkat, dan martabatnya.

Salah satu bantahan pertama disampaikan terkait tuduhan bahwa dirinya mengancam para Kepala UPT dalam rapat di kediamannya pada 7 April 2025.

Abdul Wahid menegaskan tidak pernah mengucapkan kalimat yang disebut jaksa sebagai bentuk ancaman agar seluruh Kepala UPT mengikuti perintah Kepala Dinas.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak pernah mengatakan kata-kata tersebut," tegas Abdul Wahid dalam pleidoinya.

Ia juga membantah tuduhan telah memerintahkan seluruh peserta rapat mengumpulkan telepon genggam agar tidak ada dokumentasi kegiatan. Menurutnya, peristiwa itu tidak pernah terjadi.

Bantahan serupa kembali disampaikan saat menyinggung rapat di Bappeda pada 26 Mei 2025. Abdul Wahid menegaskan dirinya tidak pernah mengucapkan kalimat yang memerintahkan seluruh jajaran berada dalam "satu komando" disertai ancaman evaluasi bagi yang tidak patuh.

Tak hanya itu, Abdul Wahid juga membantah tuduhan bahwa dirinya memerintahkan Dani M. Nursalam meminta uang kepada para Kepala UPT maupun M. Arief Setiawan.

"Demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Semua yang disampaikan Dani M. Nursalam adalah kebohongan belaka tanpa disertai alat bukti apa pun," ujar Abdul Wahid dalam nota pembelaannya.

Bahkan, ia secara tegas menyatakan tidak pernah meminta, menerima, maupun mengetahui uang yang disebut-sebut dikumpulkan dari para Kepala UPT. Ia juga membantah pernah menerima uang Rp1 miliar maupun Rp450 juta sebagaimana didakwakan JPU.

Pada bagian lain pleidoinya, Abdul Wahid turut membantah tuduhan bahwa dirinya memerintahkan mantan ajudannya menyerahkan uang Rp200 juta kepada Pangdam.

Menurutnya, justru setelah mengetahui adanya penyerahan uang tersebut, ia langsung memarahi dan memberhentikan ajudannya serta meminta diterbitkan Surat Edaran larangan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Melalui pleidoi itu, Abdul Wahid meminta Majelis Hakim menilai perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan dalam dakwaan. Ia memohon agar dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dibebaskan dari seluruh dakwaan, serta dipulihkan nama baik dan hak-haknya.***Rdh//Ns

Operasi Tangkap Tangan Atau Operasi Tangkap Kacung ??? Bandar Narkoba Masih Berkeliaran Di Lipatkain

Wed, 24 Jun 2026 13:16:04 +0700

Nusantaralive.com, KAMPAR, RIAU – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kenegerian Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum belum maksimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.

Hanya Pemakai yang Jadi Tumbal, Forum Pemuda Desak Polres Kampar Tangkap Otak Kejahatan

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra SH, Rabu (24/06/2026), menegaskan keprihatinannya terkait pola penindakan yang selama ini terjadi. Menurutnya, operasi yang dilakukan seringkali hanya menyasar para pemakai, sementara para bandar atau pengedar utama justru masih leluasa beraktivitas.

Narkoba Merajalela di Lipat Kain: Apakah Jaringan Ini Benar-benar 'Dipelihara'?

Seperti pengungkapan dari Tim Resnarkoba Polres Kampar pada Selasa malam (23/06) di Lipat Kain Kampar Kiri, yang terjadi justru ironis: pengedar 'kabur' dan yang dapat diamankan hanya pemakai. Padahal menurut kronologis singkat dari warga, mereka sama-sama tengah mengkonsumsi sabu.

"Kita tantang Polres Kampar untuk menangkap bandar, jangan selalu pemakai yang menjadi tumbal penangkapan... sedangkan bandar-bandar tetap berkeliaran... atau jangan-jangan permainan ini memang dipelihara?" ujar Angki kepada awak media.

Misteri Bandar yang Tak Tersentuh: Sepadankah Kinerja Sat Narkoba Polres Kampar?

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas kinerja Satuan Narkoba Polres Kampar dalam memberantas jaringan obat terlarang di daerah tersebut.

"Sebegitu sulitkah Polres Kampar Sat Narkoba menangkap bandar-bandar narkoba di Lipat Kain?" tanyanya dengan nada menantang.

Cuma Bisa Tangkap yang Kecil, Siapa Pelindung Pengedar Besar di Lipat Kain?

Angki juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak.

"Sudah lah, mari kita jaga sama-sama Kenegerian ini. Kita berharap semua pihak mendukung pemberantasan narkoba di Kenegerian ini," imbuhnya.

Tantangan Keras untuk Kapolres Kampar: Berhenti Main Aman, Tangkap Bandar Sekarang!

Kinerja Sat Narkoba Dipertanyakan: Sebegitu Sulitkah Memutus Mata Rantai Narkoba?

Menurut Forum Pemuda, pola penindakan yang selama ini terjadi terlihat tidak seimbang dan terkesan hanya main mata.

Pengedar Kabur, Pemakai yang Ditangkap: Pola Penindakan di Lipat Kain Dinilai Tak Adil

Fakta di lapangan menunjukkan seringkali yang tertangkap justru pihak yang lemah, sementara dalang di belakang tetap bebas berkeliaran.

Hanya Gerigi yang Dipatahkan, Kepala Naga Harus Dipenggal!

Masyarakat menuntut tindakan tegas yang tidak hanya menyentuh lapisan bawah, tapi benar-benar memutus mata rantai dari hulu ke hilir.

Keprihatinan Mendalam: Penanganan Narkoba di Kenegerian Lipat Kain Dinilai Tak Maksimal

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas karena penanganan yang tidak tuntas akan membuat masalah ini terus berulang.

Malu! Bandar Narkoba Bebas Bergerak, Pemakai Jadi Sasaran Empuk di Kampar Kiri

Sangat disayangkan jika aparat hanya mampu menangkap mereka yang sedang memakai, sementara pengedar utama justru lolos begitu saja.

Jangan Rusak Kampung Sendiri! Peringatan Keras bagi Bandar yang Merusak Generasi Muda

Dengan nada tegas, Angki juga memberikan pesan peringatan bagi para pelaku agar tidak terus-menerus merusak masa depan daerah dan anak bangsa.

"Kita ingatkan kepada bandar-bandar... jangan rusak kampung kita... jangan rusak generasi-generasi kita," tegasnya.

Kapan Bandar Narkoba Lipat Kain Dijebloskan ke Bui? Masyarakat Sudah Tak Sabar

Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar operasi yang hasilnya hanya untuk konsumsi media semata.

Hukum Seolah Berpihak: Pengedar Utama Leluasa, Korban Kecil yang Dihukum

Ketimpangan ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hukum tampak berat sebelah dan tidak menyelesaikan masalah akar.

Berkali-kali Pengedar Kabur, Polres Kampar Diminta Evaluasi Total Kinerja Sat Narkoba

Sebagai bentuk aspirasi, Angki juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan ini agar mendapat perhatian serius dari pimpinan, khususnya Kapolres Kampar, demi terciptanya tindakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kampar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tajam yang disampaikan oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain tersebut.***rdh/nl

Kolaborasi Jadi Aksi HUT Pekanbaru Ke-242 : Ekonomi Tumbuh 7,91 Persen, PAD Tembus 1,2 Triliun

Tue, 23 Jun 2026 13:04:04 +0700

Nusantaralive.com, PEKANBARU – Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun pada 23 Juni 2026 dengan mengusung tema “Berkolaborasi Menjadi Aksi” dan tagline “Pekanbaru KolaborAksi”.

Momentum Hari Jadi ke-242 ini menjadi penegasan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius yang dalam sekitar satu tahun empat bulan terakhir mulai menunjukkan capaian nyata, mulai dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,91 persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp1,2 triliun, hingga berbagai program pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Selama lebih dari dua abad perjalanan sejarahnya, Pekanbaru telah berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau. Kota ini tidak lagi sekadar menjadi ibu kota provinsi, tetapi juga menjadi barometer pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah Sumatera bagian tengah.

Pada usia ke-242 tahun, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menjadikan peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni tahunan. Perayaan diarahkan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong pembangunan yang lebih konkret dan berdampak langsung.

Tema “Berkolaborasi Menjadi Aksi” menjadi pesan utama bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, akademisi, komunitas, tokoh masyarakat, hingga warga harus terlibat dalam proses pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan secara luas.

Dalam konteks tersebut, sejumlah indikator pembangunan mulai menunjukkan tren positif. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai sekitar 7,91 persen.

Angka tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ini didorong oleh menguatnya konsumsi masyarakat, meningkatnya investasi, serta tumbuhnya aktivitas usaha di berbagai sektor.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sinyal bahwa roda perekonomian kota bergerak lebih cepat dibandingkan banyak daerah lainnya. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi, capaian penting lainnya terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan PAD dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Peningkatan tersebut dicapai melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Langkah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan mulai menghasilkan dampak nyata terhadap kemampuan fiskal daerah.

Kenaikan PAD memiliki arti strategis karena semakin besar pendapatan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, realisasi sejumlah janji politik juga mulai terlihat. Salah satu yang paling dirasakan masyarakat adalah kebijakan penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

Melalui kebijakan tersebut, tarif parkir kendaraan roda dua ditetapkan menjadi Rp1.000 dan kendaraan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib.

Sektor infrastruktur juga menjadi fokus utama pembangunan. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan mantap, penataan drainase, serta penanganan banjir yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik perkotaan.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah dilaksanakan sepanjang 7.000 meter. Program tersebut disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di seluruh 15 kecamatan.

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas kawasan permukiman, tetapi juga menjadi strategi untuk meminimalisir potensi banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat.

Meski demikian, tantangan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pertumbuhan kota yang cepat menuntut pembangunan yang lebih agresif dan berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.

Persoalan sampah juga menjadi perhatian serius pemerintah kota. Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang paling sering dikeluhkan masyarakat.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan. Lembaga ini bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari untuk mencegah penumpukan di lingkungan warga.
Selain itu, gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan melalui program Green City.

Pemerintah melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai contoh dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan dengan pengangkutan, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat secara kolektif.

Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga terlihat dari peluncuran uji coba bus listrik. Kehadiran moda transportasi ramah lingkungan ini menjadi langkah awal menuju sistem transportasi perkotaan yang lebih modern.

Bus listrik diharapkan mampu mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum sejak usia dini.

Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan juga terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan UMKM. Pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, serta mendorong lahirnya wirausaha baru.

Program tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen. Capaian ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang pelayanan publik, inovasi terus dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada warga. Salah satu inovasi unggulan adalah Mobil AMAN atau Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Melalui layanan jemput bola tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan lebih mudah, cepat, dan dekat dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Kehadiran Mobil AMAN menjadi contoh bahwa pelayanan publik tidak lagi menunggu masyarakat datang ke kantor pemerintah, melainkan pemerintah yang hadir langsung ke tengah masyarakat.

Memasuki peringatan Hari Jadi ke-242, Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sebanyak 48 rangkaian kegiatan yang memadukan pelayanan publik, kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada warga. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda pajak daerah hingga 31 Agustus 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu serta pelaksanaan sunatan massal gratis bagi ribuan anak.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa semangat KolaborAksi diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menghadirkan layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari serta parkir gratis di sejumlah titik selama perayaan berlangsung.

Promosi produk UMKM turut menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan HUT Kota Pekanbaru. Langkah ini bertujuan memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Puncak perhatian publik tertuju pada penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer. Festival ini menjadi ikon utama perayaan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru.

Antusiasme masyarakat terlihat luar biasa. Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari dan menjadikan festival tersebut sebagai salah satu acara yang paling ramai dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, tingginya jumlah pengunjung disebut berada di luar ekspektasi Pemerintah Kota Pekanbaru selaku penyelenggara.

Festival tersebut bukan sekadar perayaan kuliner. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi representasi bahwa budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.

Keberhasilan festival semakin lengkap setelah berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang.

"Penghargaan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus bukti bahwa kolaborasi berbagai pihak mampu melahirkan karya yang mengangkat identitas budaya Melayu ke tingkat nasional.
Pengakuan dari MURI juga menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026,"jelas Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, Minggu (21/06/2026).

Pada akhirnya, perayaan HUT ke-242 Kota Pekanbaru menjadi lebih dari sekadar peringatan usia. Di balik angka 242 tahun, terdapat pesan penting bahwa pembangunan harus terus bergerak dari slogan menuju aksi nyata.
Tema KolaborAksi hanya akan memiliki makna apabila seluruh capaian yang telah dirintis mampu dijaga konsistensinya.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada banyaknya program yang diumumkan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.***rdh/adv

Jepta Sitohang Ketua Komisi III Gantikan Niar Erawati Gantikan AKD DPRD Pekanbaru.

Mon, 25 May 2026 16:19:38 +0700

PEKANBARU Nusantaralive.com - Rotasi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) kembali terjadi di DPRD Kota Pekanbaru. Dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (25/5/2026), Jepta Sitohang resmi dipercaya menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggantikan Niar Erawati.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD, yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra.

Penetapan perubahan pimpinan Komisi III diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD Pekanbaru, Abdul Barri.

Diketahui, sebelum ditunjuk memimpin Komisi III, Jepta Sitohang merupakan anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.

Susunan pimpinan Komisi III kini diisi Jepta Sitohang sebagai ketua, Tekad Indra Pradana Abidin sebagai wakil ketua, dan Abu Bakar sebagai sekretaris. Sementara Niar Erawati tetap menjadi anggota Komisi III.

Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menjelaskan pergantian pimpinan AKD tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Pergantian dalam AKD di Komisi III itu paling cepat dalam satu tahun, dan itu sudah waktunya. Jadi ini sudah sesuai mekanisme dan aturan,” ujar Isa Lahamid usai rapat paripurna.

Ia menyebut, Jepta Sitohang akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Komisi III hingga pertengahan masa jabatan DPRD Kota Pekanbaru.

“Terpilihnya Ibu Jepta Sitohang sebagai ketua akan melanjutkan sisa masa jabatan sampai pertengahan masa jabatan nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Achmad Faisal Reza, mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran internal fraksi sekaligus upaya memperkuat kinerja ke depan.

“Ini penyegaran. Ada target-target ke depan yang harus dituntaskan oleh Ibu Jepta. Begitu juga dengan Ibu Niar, ada target yang tetap harus dijalankan sebagai anggota,” ungkapnya.

Satu Tahun Pemerintahan Agung-Markarius: Berbagai Program Kerja Terealisasi, Wujud Dari Janji ke Bukti Nyata

Wed, 06 May 2026 08:46:07 +0700

Pekanbaru - Nusantaralive.com, Dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Pemerintah Kota Pekanbaru merealisasikan berbagai program strategis sepanjang 2025–2026, mulai dari pembentukan 83 Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), perbaikan lebih dari 42 kilometer jalan, hingga pelunasan utang daerah Rp467 miliar, yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan kepuasan masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan arah pembangunan yang semakin terstruktur dalam satu tahun terakhir. Sejumlah kebijakan yang sebelumnya menjadi janji politik kini mulai terealisasi secara bertahap.

Perubahan paling terasa terjadi pada sektor pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah kota memilih fokus pada program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga. Penurunan tarif parkir kendaraan bermotor menjadi salah satu langkah awal yang langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan ini memberi dampak pada pengeluaran harian warga, khususnya di kawasan perkotaan yang padat aktivitas.

Di sektor lingkungan, Pemko Pekanbaru menggulirkan Gerakan Serbu Sampah. Program ini diperkuat dengan pembentukan 83 Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di seluruh kelurahan.

Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho, SE MM menyampaikan Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi sistemik dalam mengatasi persoalan sampah. Penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal turut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah.

“Penataan kota juga dilakukan melalui penertiban 175 tiang reklame. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki estetika kota sekaligus meningkatkan keselamatan ruang publik. Pada aspek pelayanan administrasi, kehadiran Mobil AMAN menjadi inovasi yang mendekatkan layanan kependudukan ke masyarakat. Warga kini tidak lagi harus datang jauh ke kantor untuk mengurus dokumen penting,” jelasnya, Senin, (04/05/2026)

Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah kota mencatat telah menangani 20 titik rawan banjir melalui normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer. Selain itu, perbaikan drainase dan daerah aliran sungai (DAS) sepanjang 109,5 kilometer juga dilakukan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang mengurangi risiko banjir tahunan.

Komitmen terhadap lingkungan hidup diperkuat dengan penanaman 15 ribu pohon. Program ini menjadi bagian dari visi Pekanbaru sebagai Green City yang berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada wilayah sendiri, Pemko Pekanbaru juga menunjukkan solidaritas antar daerah. Bantuan diberikan kepada wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nilai bantuan tersebut masing-masing mencapai Rp3 miliar dalam bentuk tunai dan Rp1,5 miliar dalam bentuk sembako. Langkah ini menunjukkan peran aktif Pekanbaru dalam solidaritas nasional.

Kemudian kata Agung, Di sektor pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program strategis. Beasiswa diberikan mulai dari jenjang S1 hingga S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an.

“Program Zero Putus Sekolah menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah pendidikan. Sebanyak 1.778 anak berhasil terdata, dan 757 anak di antaranya telah kembali ke bangku sekolah,”kata Walikoya

Pemerintah juga mengatasi persoalan ijazah yang tertahan. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah diberikan untuk memastikan siswa dapat kembali belajar tanpa hambatan. Dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, Pemko Pekanbaru menghadirkan satu PAUD di setiap kelurahan. Program ini diintegrasikan dengan layanan posyandu.

Peningkatan kualitas kader posyandu juga dilakukan melalui pelatihan. Langkah ini sekaligus menjadi strategi menekan angka stunting di masa depan. Program kesehatan juga diperkuat dengan pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar peserta didik dan kelompok rentan.

“Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,”paparnya.

Di bidang budaya dan prestasi, Pekanbaru mencatat capaian positif. Kota ini meraih juara 2 MTQ tingkat Provinsi Riau.

Selain itu, pelaksanaan MTQ ke-57 tingkat kota berlangsung sukses. Kegiatan ini memperkuat identitas religius dan budaya masyarakat.

Festival Kreatif Budaya Melayu juga digelar untuk menghidupkan nilai kultural. Event ini sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

Gaya hidup sehat turut menjadi perhatian pemerintah. Event Pekanbaru 10K dan peresmian Stadion Mini Gelora Hang Tuah menjadi bukti dukungan terhadap olahraga.

Dan yang paling di prioritaskan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program Rp100 juta per RW. Program ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya.

Di sisi aparatur, pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu dilakukan. Tambahan tunjangan kinerja ke-14 juga diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.

Pembangunan infrastruktur menunjukkan capaian signifikan. Lebih dari 42 kilometer jalan telah diperbaiki dalam satu tahun.

Selain itu, 42 halte diremajakan untuk meningkatkan kenyamanan transportasi publik. Lampu penerangan jalan juga dipasang di berbagai titik.

Fasilitas wifi gratis turut dihadirkan untuk mendukung akses digital masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya menuju kota berbasis teknologi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, bazaar pangan murah digelar di 50 lokasi. Program ini menjadi solusi di tengah tekanan ekonomi.

Dari sisi tata kelola, capaian besar terlihat pada pelunasan utang daerah. Utang warisan sebesar Rp467 miliar berhasil diselesaikan.

Masuknya investasi baru juga menjadi indikator kepercayaan terhadap Pekanbaru. Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dapat diselesaikan hanya dalam satu jam.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan dalam birokrasi. Efisiensi pelayanan menjadi kunci dalam menarik investor.

Dalam aspek keamanan, Pemko Pekanbaru meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pekanbaru Aman 112. Program ini bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat.

TRC diharapkan mampu merespons cepat berbagai kondisi darurat. Kehadiran layanan ini memperkuat perlindungan publik.

Di sektor lingkungan, Pekanbaru mulai mengembangkan proyek waste to energy (WTE). Program ini mengubah sampah menjadi energi.

“Langkah ini menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Selain mengurangi volume sampah, juga menghasilkan nilai ekonomi,” jelas Agung

Atas berbagai capaian tersebut, Wali Kota Pekanbaru juga menerima penghargaan nasional. Pekanbaru meraih peringkat dua dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

“Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan menekan angka kemiskinan dan stunting. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan program yang dijalankan,”ucap Agung

Kemudian dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN), Pekanbaru juga mencatat progres. Program Makan Bergizi Gratis kini didukung 27 dapur umum.

“Setiap dapur mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi per hari. Program ini menjangkau ribuan penerima manfaat. Selain itu Koperasi Merah Putih juga dibentuk di setiap kelurahan. Sebanyak 83 koperasi telah berbadan hukum,”ucap Agung dengan rasa bangga

Digitalisasi pendidikan terus berjalan di sekolah negeri. Salah satunya melalui penggunaan smartboard, Program Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan fisik. Namun, kegiatan belajar sudah dimulai di Sentra Abiseka.

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui intervensi langsung. Pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi utama.

Di sektor perumahan, pembangunan rumah swadaya dilakukan. Sebanyak 42 unit rumah baru dibangun dan 12 unit direhabilitasi.

Sementara itu, pembangunan jaringan gas kota terus berkembang. Saat ini telah tersedia 20 ribu sambungan rumah.

“Secara keseluruhan, capaian satu tahun kepemimpinan ini menunjukkan percepatan pembangunan. Program yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berdampak nyata,”ujarnya

Namun, tantangan ke depan tetap besar. Konsistensi dan pengawasan menjadi kunci agar program tidak berhenti di tengah jalan. Kritik terhadap implementasi di lapangan juga perlu terus diperhatikan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting menjaga kepercayaan publik. Dengan fondasi yang telah dibangun, Pekanbaru memiliki peluang untuk melanjutkan transformasi. Arah menuju kota yang bersih, sehat, dan berdaya saing mulai terlihat.***rdh/adv

Soroti Dugaan Kelalaian Imigrasi, Forum Pemuda mahasiswa Peduli Hukum Riau Ancam Akan Gelar Aksi

Tue, 05 May 2026 16:02:02 +0700

PEKANBARU, RIAU – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Riau (FPMPH-R) menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan kesalahan fatal dan kelalaian penegakan hukum yang diduga dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Riau serta Kantor Imigrasi Kelas 1A Pekanbaru. Organisasi ini menyoroti kasus yang diduga memungkinkan seorang individu berstatus dicekal dapat melintasi batas negara tanpa hambatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat indikasi kuat bahwa Ilyas Sayang, yang tercatat memiliki status pencekalan atau travel ban sejak 17 Juli 2025 berdasarkan penetapan Kejaksaan Agung RI, diduga berhasil berangkat ke luar negeri pada 21 Juli 2025 melalui Bandara Sultan Syarif Hasyim II.

Kejadian ini dinilai sangat mencurigakan mengingat sistem keimigrasian dikenal memiliki standar keamanan yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, data subjek pencekalan seharusnya telah terintegrasi di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia, sehingga secara teknis mustahil bagi individu yang sedang dicekal untuk lolos.

"Fakta bahwa yang bersangkutan dapat berangkat tanpa kendala menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini disebabkan oleh kelemahan sistemik atau diduga adanya intervensi oknum yang mengarah pada permainan hukum," ungkap Koordinator FPMPH-R dalam rilis resmi yang diterima, Senin (05/05/2026).

Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan surat keterangan tanah dan ganti rugi di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Sultan Syarif Hasyim serta Hutan Produksi Terbatas Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

Sebagai bentuk aspirasi dan kontrol sosial, FPMPH-R berencana menggelar aksi unjuk rasa yang telah mendapatkan legalitas sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang, 11 Mei 2026, di depan Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Riau dan Kantor Imigrasi Kelas 1A Pekanbaru. Kegiatan rencananya akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB dengan estimasi massa sekitar 150 orang.

Dalam aksinya, mahasiswa dan pemuda membawa sejumlah tuntutan konkret. Mereka mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk menindak tegas hingga mempertimbangkan pemberhentian Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1A Pekanbaru. Kedua pejabat tersebut dinilai diduga gagal menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal serta membiarkan terjadinya pelanggaran prosedur hukum.

Selain itu, FPMPH-R juga menuntut pertanggungjawaban penuh atas kesalahan fatal tersebut serta meminta kejelasan status hukum pencekalan terhadap Ilyas Sayang hingga saat ini, demi menjamin transparansi penegakan hukum di Provinsi Riau.

Hingga berita ini diterbitkan, Tim Redaksi belum menerima tanggapan atau konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pemberitaan ini redaksi muat berdasarkan data dan informasi valid yang telah dihimpun, serta tetap membuka ruang untuk klarifikasi, apabila pihak terkait bersedia memberikan penjelasan di kemudian hari.

Pemko Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data, Wali Kota Tekankan Akurasi untuk Percepatan Pembangunan

Thu, 30 Apr 2026 14:14:29 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu.

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Temu Sapa Rekan Sejawat, Rifera & Paramitra Law Firm Lakukan Kujungan Ke Kantor Hukum Eva Nora SH, MH

Mon, 27 Apr 2026 19:55:21 +0700

Nusantaralive.com, Pekanbaru - Rifera & Paramitra Law Firm melakukan kunjungan ke kantor hukum Eva Nora & Associates pada Senin (27/04/2026) sebagai bagian dari Temu Sapa Rekan Sejawat antar advokat di Riau, guna membuka ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat profesionalisme dalam menjalankan profesi hukum.

Rifera & Paramitra Law Firm melaksanakan agenda kunjungan resmi ke kantor hukum Eva Nora & Associates dalam suasana penuh keakraban. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar advokat sekaligus memperluas wawasan hukum di kalangan praktisi.

Managing Partner Rifera & Paramitra, Rico Febputra SH, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun komunikasi antar sesama advokat. Ia menyebut kegiatan ini sebagai ruang temu sapa sekaligus diskusi terbuka mengenai dinamika profesi hukum.

“Ini sebagai bentuk kegiatan temu sapa rekan sejawat dan membuka ruang diskusi sesama advokat,” ujar Rico Febputra SH.

Rico juga memberikan apresiasi terhadap sosok Eva Nora SH, MH yang dikenal sebagai advokat senior di Riau. Ia menilai pengalaman dan kiprah Eva Nora selama ini telah menjadi referensi penting bagi banyak advokat, khususnya generasi muda.

“Ibu Eva Nora merupakan advokat senior di Riau yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menerima kunjungan kami hari ini,” lanjutnya.

Pertemuan tersebut dipandu langsung oleh Managing Operasional Rifera & Paramitra, Suhendri Perdana SH. Ia membuka ruang diskusi yang berlangsung interaktif, dengan berbagai topik yang mengarah pada penguatan integritas dan profesionalisme advokat.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menghadirkan pertukaran pengalaman praktis di lapangan. Seluruh tim Rifera & Paramitra turut hadir dalam kegiatan tersebut, menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergi antar kantor hukum.

Pada pertemua ini juga, Eva Nora SH, MH menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Rifera & Paramitra Law Firm. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk menjaga kualitas dan marwah profesi advokat di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks.

“Hari ini saya berbagi pengalaman selama saya menjadi advokat,” ujar Eva Nora SH, MH.

Menurutnya, konsistensi dan integritas merupakan kunci utama dalam menjalankan profesi hukum. Ia berharap para advokat dapat terus menjaga etika profesi dan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

“Semoga kita bisa terus menjaga profesi dan tetap konsisten,” tambahnya.

Kunjungan ini tidak sekedar menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga mencerminkan upaya konkret dalam memperkuat kolaborasi antar advokat di Riau.***rdh/nl

Bupati Zukri Dorong Proyek Kabel Bawah Laut PLN, Listrik 24 Jam di Pulau Mendol Segera Terwujud

Tue, 07 Apr 2026 16:56:04 +0700

Pangkalan Kerinci , Nusantaralive.com– Bupati Pelalawan, Zukri, melakukan audiensi bersama pihak PLN guna mempercepat pembangunan kabel listrik bawah laut menuju Pulau Mendol. Proyek strategis ini ditujukan untuk mewujudkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Manager UP3 PLN Pekanbaru, Wilsriza Wilman, mengungkapkan bahwa progres pemasangan kabel bawah laut saat ini telah mencapai sekitar 50 persen. Ia optimistis pengerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Mei 2026.

“Untuk progres pemasangan kabel bawah laut menuju Pulau Mendol saat ini sudah mencapai 50 persen. Kita targetkan selesai pada bulan Mei 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pengerjaan proyek tersebut sangat bergantung pada ketersediaan arus listrik sebagai sumber utama penyaluran energi. Oleh karena itu, pihak PLN terus melakukan penyesuaian teknis agar pemasangan berjalan lancar dan sesuai standar.

Pembangunan kabel bawah laut ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan pasokan listrik di Pulau Mendol yang selama ini belum menikmati layanan listrik penuh selama 24 jam. Dengan adanya infrastruktur tersebut, distribusi listrik diharapkan menjadi lebih stabil dan merata.

Sementara itu, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas komitmen serta kerja keras dalam merealisasikan proyek tersebut. Menurutnya, kehadiran listrik 24 jam sangat dinantikan masyarakat dan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup.

“Alhamdulillah, berkat keseriusan PLN untuk mewujudkan listrik menyala di Pulau Mendol selama 24 jam, mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa terealisasi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui koordinasi lintas sektor, guna memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan.

Dengan progres yang telah mencapai setengah jalan dan target penyelesaian yang semakin dekat, masyarakat Pulau Mendol kini memiliki harapan besar untuk segera menikmati layanan listrik tanpa henti. Kehadiran listrik 24 jam diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.***

Waste Stasion Mulai Beroperasi Jelang Lebaran, Warga Pekanbaru Kini Bisa Tukar Sampah Jadi Rupiah

Wed, 18 Mar 2026 18:18:09 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mulai membuka stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah (Waste Station) jelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Satu Waste Station yang bakal beroperasi, berada di RTH depan Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani.

Warga Pekanbaru kini bisa menukarkan sampah di titik tersebut menjadi uang. Rencananya, Waste Station ini sudah beroperasi pada 20 Maret 2026.

"Waste station insyaaAllah satu titik akan beroperasi sebelum Lebaran di RTH depan rumah wali kota," kata Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, Waste Station di sana sudah 70 persen siap untuk beroperasi. Saat ini hanya tinggal finishing dan diharapkan bisa beroperasi sebelum lebaran.

Ia menuturkan, tahap awal ada 10 titik Waste Station yang akan beroperasi. Lokasinya menyebar di sejumlah wilayah kota.

Adapun 10 titik Waste Station ini diantaranya, RTH Kaca Mayang, Wisata Alam Mayang, TRC Pekanbaru AMAN 112, Stadion Utama Riau, Taman MPP, MPP, Seberang Polda Riau, STC, Pasar Panam, dan Simpang 4 Rumbai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan bahwa Waste Station ini akan mulai dioperasikan dalam beberapa hari ke depan.

"Insyaallah sebelum lebaran ini satu Waste Station sudah bisa beroperasi. Masyarakat bisa menukarkan sampah di sana," kata Reza.

Beberapa sampah rumah tangga yang dapat ditukarkan diantaranya, plastik, kaca, minyak jelantah, kertas atau kardus, logam, dan elektronik bekas.

"Jadi masyarakat datang bawa sampah ditimbang, berat sampah akan mendapatkan poin. Poin itu kalau sudah banyak baru ditukar menjadi uang elektronik atau saldo ke aplikasinya," terang Reza.

Masyarakat nantinya bisa mendownload aplikasi Rekosistem untuk mengetahui berapa jumlah poin dan penukaran saldo.

Pemko Pekanbaru Sediakan 10 Titik Penukaran Sampah Jadi Uang

Tue, 17 Mar 2026 01:32:05 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, segera membuka stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah (Waste Station). Warga Pekanbaru bisa menukarkan sampah di titik tersebut menjadi uang.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan tahap awal ada 10 titik Waste Station yang akan beroperasi. Lokasinya menyebar di sejumlah wilayah kota.

"Warga cukup pilah sampah di rumah, bawa ke Waste Station dan nilainya masuk ke saldo aplikasi," kata Agung Nugroho, Selasa (17/3/2026).

Adapun 10 titik Waste Station ini diantaranya, RTH Kaca Mayang, Wisata Alam Mayang, TRC Pekanbaru AMAN 112, Stadion Utama Riau, Taman MPP, MPP, Seberang Polda Riau, STC, Pasar Panam, dan Simpang 4 Rumbai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan bahwa Waste Station ini akan mulai dioperasikan dalam beberapa hari terakhir.

"Insyaallah sebelum lebaran ini satu Waste Station sudah bisa beroperasi. Masyarakat bisa menukarkan sampah di sana," kata Reza.

Beberapa sampah rumah tangga yang dapat ditukarkan diantaranya, plastik, kaca, minyak jelantah, kertas atau kardus, logam, dan elektronik bekas.

"Jadi masyarakat datang bawa sampah ditimbang, berat sampah akan mendapatkan poin. Poin itu kalau sudah banyak baru ditukar menjadi uang elektronik atau saldo ke aplikasinya," terang Reza.

Masyarakat nantinya bisa mendownload aplikasi Rekosistem untuk mengetahui berapa jumlah poin dan penukaran saldo.

Diberitakan sebelumnya Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai Green City atau kota hijau.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah pengelolaan sampah. Rencananya Pemerintah Kota Pekanbaru bakal menyediakan fasilitas penukaran sampah menjadi uang bagi masyarakat.

Program yang digagas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho ini merupakan upaya inovatif untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah.

Program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan Rekosistem, sebuah perusahaan teknologi pengelolaan sampah dan pemulihan material dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.

"Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat menukarkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomi menjadi uang," kata Wako Agung, Sabtu (8/3) kemarin.

Wako menuturkan, program ini merupakan langkah konkret pemerintah kota dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Pekanbaru.

Masyarakat nantinya tidak hanya membuang sampah, tetapi juga bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sampah tersebut.

Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi Rekosistem di ponsel. Setelah itu, pengguna membuat akun sebelum melakukan penukaran sampah di lokasi drop point yang telah disediakan.

Wawako Markarius Ikuti Buka Puasa Bersama DMDI Pekanbaru

Mon, 09 Mar 2026 01:24:17 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar, mengikuti kegiatan buka puasa bersama Keluarga Besar Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Pekanbaru di Alfa Hotel Jalan Imam Munandar, Senin (9/3/2026).

Markarius Anwar menjelaskan bahwa kegiatan ini, dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan keluarga besar DMDI serta para anggota.

"Alhmdulillah, hari ini, kita melaksanakan acara berbuka puasa bersama. Kegiatan yang kita lakukan ini untuk memperat tali silaturahmi antara pengurus dan anggota. Acara berbuka ini , berjalan dengan penuh kekeluargaan dan khidmat," kata Markarius, yang juga merupakan Ketua DMDI Pekanbaru.

Dijelaskan Markarius, bahwa dalam acara ini, ada juga membahas beberapa persoalan DMDI kedepannya.

"Kita tadi ada bincang-bincang dan bermusyawarah bagaimana mengembangkan DMDI kedepannya, terutama terkait budaya dan agama. Dalam kegiatan ini juga ada tausiah yang disampaikan oleh ustadz Ridwan. Dalam ceramahnya bagaimana kita meningkatkan iman dan taqwa di momen bulan ramadhan ini. Selain itu, kita juga harapkan dengan adanya acara berbuka bersama keluarga besar DMDI ini, kedepannya semakin kompak dan solid," paparnya.

Pada kesempatan ini Markarius Anwar juga bertekad bahwa DMDI Kota Pekanbaru ini harus menjadi organisasi yang mandiri.

"Ya kita harapkan DMDI ini jadi organisasi yang mandiri secara keuangan. Hal itu, juga diarahkan ketua DMDI pusat supaya organisasi ini membuka unit usaha. Sebab, kita juga ada iuran anggota. Semoga kedepan apa yang kita harapkan bersama agar DMDI ini bisa berkontribusi dan berkembang dalam menjadikan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri kota Pekanbaru. Dan tentu kita harapkan DMDI Kota Pekanbaru bisa berjalan secara aktif lagi," pungkasnya.

Sambut Idulfitri, Wali Kota Ingatkan Jajaran Pemko Pekanbaru Tolak Gratifikasi

Sun, 08 Mar 2026 01:16:01 +0700

PEKANBARU - Menjelang hari raya Idulfitri, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmennya menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya.

Penegasan tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru, Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta para pemangku kepentingan dan masyarakat di Pekanbaru.

Dalam surat tersebut, Agung menegaskan bahwa dirinya tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun, baik berupa uang, parsel, hadiah, barang, maupun bentuk pemberian lainnya yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Pekanbaru.

Ia juga tidak pernah menunjuk, memerintahkan, ataupun memberikan kuasa kepada pihak mana pun untuk menerima atau mengambil pemberian atas nama dirinya.

"Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan atau mengaku mewakili wali kota untuk meminta atau menerima pemberian, hal tersebut dipastikan tidak benar serta bukan atas sepengetahuan maupun persetujuannya," tegas Agung.

Prinsip integritas tersebut berlaku dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari promosi dan mutasi jabatan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pelaksanaan proyek dan kegiatan pemerintah. Pemberian atau imbalan tidak dibutuhkan dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

"Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan di Kota Pekanbaru," sebut Agung.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh jajaran Pemko Pekanbaru serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas, menjauhi praktik korupsi, serta membangun budaya pemerintahan yang bersih demi kemajuan daerah.

Momentum menyambut Idul Fitri menjadi pengingat bagi semua pihak untuk kembali kepada nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta melayani masyarakat.

SMP Negeri Madani Harapkan Perbaikan Infrastruktur dan Dukungan Fasilitas Olahraga dari Pemko

Sun, 08 Mar 2026 01:11:31 +0700

PEKANBARU - SMP Negeri Madani Pekanbaru masih membutuhkan sejumlah perbaikan infrastruktur untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa waktu lalu, sekolah telah memperoleh bantuan renovasi untuk masjid dan asrama.

"Namun, masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari Pemko Pekanbaru," kata Kepala SMP Negeri Madani Pekanbaru Abdurrahman, Sabtu (7/3/2026).

Beberapa ruang kelas masih memerlukan perbaikan. Karena kondisi ruang kelas belum optimal, seperti bagian atap yang mengalami kerusakan.

“Secara umum kondisi infrastruktur sudah cukup baik. Tetapi, masih ada beberapa ruang kelas yang perlu diperbaiki, misalnya bagian atap yang berlubang,” ujar Abdurrahman.

Selain perbaikan sarana bangunan, para peserta didik juga menyampaikan langsung aspirasi kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Aspirasi itu terkait kebutuhan fasilitas olahraga di lingkungan sekolah.

Abdurrahman mengatakan, siswa berharap sekolah dapat dilengkapi dengan berbagai perlengkapan olahraga, seperti peralatan futsal dan bola voli. Aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari wali kota yang menyatakan akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan tersebut.

“Para peserta didik tadi juga menyampaikan permintaan peralatan olahraga kepada wali kota. Beliau merespons dengan baik dan berjanji akan membantu,” ungkap Abdurrahman.

Pada malam berikutnya akan digelar kegiatan salat tarawih bersama Wali Kota Pekanbaru di SMP Negeri Madani. Kunjungan tersebut diharapkan dapat semakin memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas

"Kami juga bersiap menyambut Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang direncanakan berlangsung pada April mendatang untuk tahun ajaran baru. Kami berharap perhatian pemko terhadap sekolah dapat terus meningkat. Sehingga, kualitas pendidikan serta fasilitas pendukung bagi para siswa dapat semakin baik," harapnya. (Kominfo11/RD5)

Dalam Pengiriman, Pemko Pekanbaru Tambah Belasan Bus Listrik untuk TMP

Tue, 31 Mar 2026 21:23:54 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menambah armada bus untuk Trans Metro Pekanbaru (TMP). Berbeda dengan sebelumnya, bus yang akan melayani transportasi masyarakat adalah jenis bus listrik.

Dikatakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, saat ini belasan bus listrik tersebut dalam proses pengiriman ke Pekanbaru. Bus tersebut akan langsung dioperasikan mulai tahun 2026 ini.

“Ada belasan bus listrik yang akan beroperasi di Pekanbaru. Sedang dalam pengiriman,” kata Agung Nugroho.

Agung mengatakan, pengiriman bus listrik dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, ada tiga unit bus yang dikirim. Ia menjelaskan, pengoperasian bus listrik merupakan bagian dari upaya Pemko Pekanbaru menghadirkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.

Program ini juga diharapkan dapat menekan emisi sekaligus meningkatkan kualitas udara di Kota Pekanbaru menuju konsep Green City atau kota hijau.

Sebelumnya, sebanyak 16 unit bus listrik berukuran sedang direncanakan akan memperkuat layanan transportasi umum melalui TMP. Bus tersebut akan melayani masyarakat di seluruh koridor yang sudah tersedia.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi mengatakan, pengoperasian bus listrik akan dilakukan melalui skema buy the service (BTS) pada tahun 2026.

“Insyaallah, tahun 2026 ini kita berupaya mengoperasikan bus TMP dengan sistem BTS sebanyak 16 unit,” ujarnya.

Selain penambahan bus listrik, Pemko Pekanbaru juga akan mengoperasikan 16 unit angkutan penghubung atau feeder yang melayani rute dari kawasan permukiman menuju halte Trans Metro Pekanbaru. Kehadiran feeder diharapkan memudahkan masyarakat menjangkau layanan transportasi massal dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Saat ini, terdapat 33 unit bus Trans Metro Pekanbaru yang telah beroperasi melayani masyarakat. Dengan tambahan 16 bus listrik baru, layanan transportasi umum di Kota Pekanbaru diharapkan semakin optimal dan menjangkau lebih banyak warga.

Wawako Pekanbaru Tegaskan Tidak Boleh Bawa Mobnas untuk Mudik Lebaran 2026

Wed, 11 Mar 2026 13:55:53 +0700

PEKANBARU - Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak boleh membawa mobil dinas untuk mudik Idul Fitri 1447 H. Larangan penggunaan mobil plat merah ini untuk mudik Lebaran 2026 sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar, memang tidak bakal mengandangkan mobil dinas pejabat maupun ASN di Pemko. Pejabat maupun ASN bisa memarkirkan sendiri kendaraan dinas yang selama ini untuk menunjang kinerja dan operasional dinas.

Mereka memang mendapat kepercayaan menggunakan mobil plat merah untuk tugas dinas. Namun oknum pejabat atau ASN yang kedapatan bawa pulang kampung saat mudik siap siap kena sanksi.

"Nanti disimpan masing-masing, yang jelas mobil plat merah itu hanya untuk menunjang kinerja di Kota Pekanbaru," tegasnya.

Markarius mengaku sudah berulang kali mengingatkan seluruh pejabat dan ASN di lingkungan pemerintah kota agar tidak membawa mobil dinas untuk mudik. Mereka hanya bisa memakai mobil dinas untuk aktivitas dinas.

Wawako menyampaikan bahwa Pemko siap mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri sehingga tidak ada satu pun ASN membawa mobil plat merah untuk mudik. Ia menilai kebijakan ini bukanlah yang pertama di pemerintah kota.

"Sama lah seperti tahun sebelumnya, intinya kita mengikuti arahan dari Pak Mendagri, kita ikut kebijakan pemerintah pusat," ulasnya.

Markarius menambahkan bahwa Wali Kota Pekanbaru sudah menyiapkan surat imbauan sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota mengikuti kebijakan tersebut pada momen lebaran ini.